PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI PART 2

Sistem inti administrasi perpajakan yang baru telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 31 Desember 2024. Sistem yang diberi nama Coretax DJP melayani seluruh administrasi perpajakan mulai dari registrasi, penyampaian SPT, pembayaran, dan layanan sejak masa Januari 2025 dan seterusnya.

Untuk mengakses layanan perpajakan pada Coretax DJP, wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bagi WP dengan Akun DJP Online

Wajib pajak yang telah terdaftar pada layanan elektronik DJP (DJPOnline) dapat langsung menggunakan Coretax dengan cara melakukan set ulang kata sandi melalui menu Lupa Kata Sandi.

2. Bagi WP tanpa Akun DJP Online

Bagi wajib pajak yang sudah memiliki NPWP tetapi belum pernah menggunakan layanan DJP Online tetap dapat mengakses Coretax DJP dengan cara mengajukan permintaan aktivasi melalui menu Aktivasi Akun Wajib Pajak.

3. Bagi WP Baru

Bagi mereka yang belum memiliki NPWP dan bermaksud mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, maka dapat menggunakan Coretax untuk melakukan pendaftaran NPWP. Registrasi dapat dengan mudah dilakukan yaitu melalui menu Daftar di Sini.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Tujuan utama dari pembangunan Coretax adalah untuk memodernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada saat ini. Coretax mengintegrasikan seluruh proses bisnis inti administrasi perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemeriksaan dan penagihan pajak.

Yang akan kita bahas disini adalah :

1. PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI,

2. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA HEADER,

3. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA IDENTITAS WAJIB PAKAL,

4. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA IKHTISAR PENGHASILAN NETTO,

5. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA PERHITUNGAN PPH TERUTANG,

6. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA KREDIT PAJAK,

7. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA PPH KURANG/LEBIH BAYAR,

8. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA NILAI KURANG LEBIH BAYAR SPT SETELAH PEMBETULAN,

9. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA PERMOHONAN PPH LEBIH BAYAR,

10. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA ANGSURAN PPH PASAL 25 TAHUN BERIKUTNYA,

11. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA PERNYATAAN TRANSAKSI LAINNYA,

12. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA LAMPIRAN TAMBAHAN,

13. PENGISIAN FORMULIR INDUK PADA PERNYATAAN.